Palu, 14 November 2024 – Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi di Era Pemerintahan Baru.” Acara bergengsi ini dihelat di Hotel Helsinki, Jalan Batavia No. 7, Palu, dan dihadiri oleh akademisi, praktisi pemerintahan, mahasiswa, serta perwakilan dari berbagai instansi.
Seminar ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk merumuskan arah dan langkah nyata reformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap janji-janji dan kebijakan pemerintahan yang baru.
Keynote Speaker: Pentingnya Keberanian dan Inovasi Birokrasi
Acara dibuka dengan sambutan resmi oleh Prof. Dr. Muhammad Khairil., M.Si., M.H. Dekan FISIP, yang menekankan peran kampus sebagai agent of change dalam mencetak birokrat masa depan.
Puncak sesi keynote speech diisi oleh pakar administrasi publik terkemuka, Prof. Dr. Agus Pramusinto, M.D.A., Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Pusat. Dalam paparannya yang tajam, Prof. Agus menyoroti bahwa birokrasi di era baru harus berani meninggalkan zona nyaman.
“Reformasi birokrasi saat ini tidak lagi sekadar perampingan struktur, tetapi lebih pada rekonstruksi mindset. Pemerintahan baru membutuhkan birokrat yang inovatif, lincah, dan yang terpenting, berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Jika birokrasi tidak berubah, kita akan gagal dalam mewujudkan janji kesejahteraan publik,” ujar Prof. Agus.
Panel Diskusi: Dari Kebijakan Pusat hingga Implementasi di Sulawesi Tengah
Sesi panel diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Muhammad Irfan Mufti, M.Si. (akademisi Administrasi Publik) menyajikan perspektif yang kaya dari level kebijakan hingga praktik lapangan.
Dra. Novalina, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan pandangan dari kacamata eksekutif daerah. Beliau memaparkan upaya Pemda Sulawesi Tengah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal.
“Kami di Sulawesi Tengah terus berjuang untuk mengatasi birokrasi yang ‘gemuk’ melalui kebijakan penataan pegawai dan digitalisasi pelayanan. Tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan dan resistensi perubahan dari internal birokrasi itu sendiri. Kolaborasi dengan akademisi seperti yang kita lakukan hari ini sangat vital untuk monitoring dan evaluasi,” kata Dra. Novalina.
Diskusi diperkaya oleh pandangan akademis dari Prof. Dr. Slamet Riadi, M.Si. dan analisis praktis dari Mohammad Irwan, S.Sos., M.Si., yang fokus pada pentingnya good governance dan akuntabilitas publik.
Mengupas Tuntas Tiga Isu Krusial
Seminar ini berhasil membedah tiga sub-tema utama yang menjadi pondasi reformasi birokrasi:
- Transformasi Digital Lokal: Peserta membahas bagaimana aplikasi dan sistem digital harus didesain untuk benar-benar menyelesaikan masalah publik, bukan sekadar mengganti kertas dengan file digital. Fokus utama adalah adopsi teknologi yang inklusif, sehingga tidak ada warga yang tertinggal.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Diskusi menyoroti bahwa masalah publik saat ini terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu sektor saja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta (melalui public-private partnership), dan komunitas menjadi kunci efektivitas program pembangunan.
- Tantangan Pemerintahan yang Gemuk: Isu perampingan birokrasi dibahas secara mendalam, termasuk pentingnya merit system yang ketat dalam penempatan jabatan dan program pensiun dini yang terencana sebagai strategi untuk menciptakan birokrasi yang rancang (lean) namun lincah (agile).
Penutup: Komitmen Prodi Administrasi Publik
Di akhir acara yang berlangsung hingga sore hari, Dr. Muhammad Irfan Mufti, M.Si. menyampaikan apresiasi tinggi atas partisipasi dan sumbangsih pemikiran dari para narasumber dan peserta.
“Seminar ini adalah wujud nyata komitmen Prodi Administrasi Publik untuk tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menjadi pusat kajian kebijakan publik yang relevan. Kami berharap rekomendasi dari forum ini dapat menjadi peta jalan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintahan baru secara umum dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dan berintegritas,” tutupnya.
Seminar Nasional ini ditutup dengan sesi penyerahan cinderamata dan foto bersama, meninggalkan optimisme bahwa perubahan positif dalam birokrasi adalah sebuah keniscayaan yang harus terus diperjuangkan.